BLOG PENGADAAN

LPSE Pemkab Lombok Tengah "ONLINE" Lagi

2011-04-12T13:28:00.002+08:00

LPSE Pemkab Lombok Tengah sudah "ONLINE" Lagi ..... dapat diakses dengan alamat : http://lpse.infolelangkablomboktengah.org

Perbub No. 5 Tahun 2011, Layanan Pengadaan Secara Elektronik mulai diterapkan

2011-04-10T09:50:00.003+08:00

Sejak bulan Desember 2010, tim LPSE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah gencar melaksanakan sosialisasi dan pelatihan LPSE, baik kepada Panitia Pengadaan maupun Penyedia Barang/Jasa (Rekanan).

Sampai dengan hari ini, Penyedia Barang/Jasa yang sudah dilatih mencapai 5 tahap, 2 tahap akan menyusul minggu depan. Masing-masing tahap 10 penyedia/lebih.

Tim LPSE juga masih menerima pendaftaran pelatihan SPSE secara online melalui website http://infolelangkablomboktengah.org
Sehubungan dengan bandwith untuk LPSE baru hari Sabtu, 9 April 2011 mulai beroperasi, maka Tim LPSE baru akan memulai pelatihan SPSE lagi minggu depan.

Bagi penyedia/rekanan yang sudah mendaftar secara online, jadwal dapat dilihat disini. atau sekedar mengupdate Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dapat mengunjungi website infolelang dimaksud.

Instansi Pemerintah Wajib E-Procurement Pada 2012

2010-11-03T23:07:00.001+08:00

Jakarta, (Berita) : Seluruh instansi pemerintah diwajibkan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement pada 2012 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Salinan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperoleh di Jakarta, Selasa [02/11], menyebutkan, seluruh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi pemerintah lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik mulai dilaksanakan pada 2010 dan akan dipercepat pada 2011.

Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) juga bertujuan meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses “monitoring” dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang “real time”.

Pengadaan secara elektronik merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Perpres itu juga mengatur pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh kementerian, lembaga, satuan perangkat kerja daerah, atau institusi pemerintah lain. LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

E-purchasing merupakan cara pembelian barang/jasa melalaui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.(ant)

Sementara e-tendering merupakan cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Perpres itu menetapkan bahwa ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Sementara itu terkait dengan pembentukan LPSE, sebelumnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan optimistis tahun 2010 ini bisa membentuk 130 LPSE.

Kepala LKPP, Agus Rahardjo mengatakan, hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 108 LPSE atau 108 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 100 LPSE.

“Saat ini, sudah ada 108 LPSE atau 108 persen dari target yang dicanangkan tahun ini. Padahal kami masih ada 2 bulan lagi. Jadi Insya Allah 130 LPSE tahun ini bisa diwujudkan,” katanya.

Menurut dia, LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.

“Namun terhadap mereka yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat,” kata Agus.(ant)

Sumber : Berita Sore

Lelang RSUD, LKPP Siap Cek Dokumen Lelang

2010-10-27T21:57:00.000+08:00

Solo (Espos)–Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) siap menerima keluhan dari para kontraktor yang menilai lelang pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak sesuai prosedur berdasarkan pengecekan terhadap dokumen lelang.

Hal tersebut ditegaskan Kasubid Saksi Ahli LKPP, Setyo Budi Arijanto ketika dihubungi Espos, Sabtu (16/10). Menurut dia, rekomendasi apapun yang nantinya diterbitkan LKPP wajib dilaksanakan baik itu oleh panitia maupun kontraktor.

“Sebagai lembaga resmi di tingkat pemerintah pusat yang mengawal dan mengevaluasi hasil lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kami tentu wajib menerima pengaduan yang datangnya dari para kontraktor maupun masyarakat. Khusus untuk pengaduan lelang RSUD di Solo kami juga siap melakukan pengecekan berdasarkan surat pengaduan dan dokumen yang kami terima,” jelasnya di Jakarta.

Pengecekan itu, imbuh Setyo, dengan membandingkan antara dokumen lelang dengan dokumen penawaran. Masih mengenai lelang pembangunan RSUD tahap pertama, Setyo mengaku memang sudah menerima laporan namun sifatnya tidak resmi.

“Tidak hanya pengaduan masalah lelang RSUD, kami juga mendapat masukan mengenai lelang pembangunan Terminal Tirtonadi di Solo. Namun laporan sampai saat ini memang baru sebatas informasi melalui telepon dan belum berupa surat resmi. Intinya kalau surat pengaduan resmi sudah diterima Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, kurang lebih sepekan pihak kami akan memberikan jawaban tertulis yang ditujukan kepada kontraktor maupun panitia lelang,” tegas dia.

Jawaban dari LKPP, sambung Setyo, sifatnya nanti berupa rekomendasi atas hasil lelang. Rekomendasi tersebut bisa membenarkan panitia lelang apabila semua tahapan pengadaan barang dan jasa sudah sesuai prosedur namun bisa juga membenarkan kontraktor apabila tahapan yang ada menyalahi aturan hukum yang berlaku. Dari rekomendasi tersebut, baik panitia maupun kontraktor memiliki kewajiban sama yakni harus melaksanakannya.

“Kalau dari laporan yang kami terima hingga saat ini memang banyak kejanggalan dalam lelang pembangunan RSUD maupun Terminal Tirtonadi. Sebab kami melihat kebanyakan kontraktor besar digugurkan di tahapan evaluasi teknis. Bukannya apa, untuk para kontraktor dengan grade tujuh atau bahkan BUMN, tidak logis sampai gugur di tahapan itu sebab yang namamanya metode sifatnya sangat subyektif,” ujarnya.

Dengan demikian, Setyo menambahkan, panitia lelang memang harus bisa memberikan penjelasan logis mengenai keputusan mereka terkait menggugurkan banyak kontraktor di tahapan evaluasi teknis.

Lebih lanjut mengenai rekomendasi LKPP, Setyo menerangkan, bersifat mengikat. “Kalau LKPP sudah mengeluarkan rekomendasi, berarti semua pihak wajib melaksanakannya. Apabila rekomendasi itu diabaikan, maka ranahnya bukan lagi di kami melainkan kepolisian atau kejaksaan,” tegasnya.

Oleh : Aps
Sumber : Solo Pos

LKPP: Proses Lelang Tak Ideal

2010-10-27T21:56:00.000+08:00

MEDAN - Dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ideal dan baik, perlu komitmen semua pihak untuk mengawal proses lelang tersebut.

Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya APBN yang dikeluarkan hingga 40 persen dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

“Puluhan tahun proses pengadaan barang dan jasa tidak ideal, tapi pemerintah serius membenahi ini. Untuk itu perlu komitmen semua pihak baik media untuk mengawal ini, karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus benar dan melalui persaingan yang sehat,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, tadi malam.

Dikatakan, banyak hal terkait tugas dan fungsi LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mulai dari rancangan penyempurnaan revisi Keppres 80/2003 menjadi Perpres 54/2010, implementasi e- procurement secara nasional, serta mekanisme penyelesaian sanggah di bidang pengadaan.

“Dalam pelaksanaannya, e-procurement dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Ini dilakukan untuk menghindari pertemuan antara pengguna dan penyedia sesedikit mungkin (faceless) sehingga kemungkinan untuk curang bisa dihindari,” jelasnya lagi.

Masalah lainnya, lanjut Agus, adalah minimnya SDM pengadaan barang/jasa yang kompeten. “Banyak yang tidak membaca Keppres tapi ikut tender. Untuk itu orang yang akan menjadi panitia harus punya sertifikat dengan mengikuti ujian dari LKPP,” kata Agus sembari mengatakan, dalam Perpres 54/2010 ini terdapat 1200 halaman yang memuat rencana umum dan lelang.

Editor : Sastroy Bangun
Sumber : Waspada Online

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih Rawan Mark Up

2010-10-27T21:55:00.001+08:00

Jakarta - Sampai saat ini, kasus penggelembungan anggaran (mark up) pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah masih terus terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di semester I-2010 ditemukan kerugian negara Rp 80,46 miliar yang hampir semuanya berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Hal ini terungkap dalam Hasil Laporan Sementara BPK terhadap laporan keuangan negara semester I-2010, yang dikutip Jumat (15/10/2010).

Dikatakan laporan tersebut, selama semester I-2010 dari pemeriksaan pada 78 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), ditemukan adanya kerugian negara pada 172 kasus senilai Rp 80,46 miliar.

Sebanyak 172 kasus tersebut terdiri atas:

* Sebanyak 12 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp 5,19 miliar
* Sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp 3,4 miliar
* Sebanyak 41 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 12,5 miliar
* Sebanyak 51 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 41,67 miliar
* Sebanyak 7 kasus pemahalan harga (Mark up) senilai Rp 1,13 miliar
* Sebanyak 12 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp 912,27 juta
* Sebanyak 7 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp11,62 miliar
* Sebanyak 26 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp 2,6 miliar
* Sebanyak 12 kasus lain-lain senilai Rp 1,39 miliar di antaranya proses tuntutan ganti rugi.

Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Di Kementerian Pekerjaan Umum, kelebihan pembayaran senilai Rp 4,46 miliar kepada 13 konsultan pada 15 paket pekerjaan jasa konsultansi dan empat kegiatan pada delapan satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Balitbang, dan Setjen. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 2,84 miliar
2. Di Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu tidak sesuai dengan prestasi fisiknya sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 2,98 miliar
3. Di Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja barang perjalanan dinas pada satker eselon I menggunakan bukti perjalanan yang tidak benar. Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan konfirmasi kepada maskapai penerbangan serta hotel atau wisma penginapan menunjukkan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, sehingga terdapat indikasi kerugian negara senilai Rp 1,57 miliar. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke
4. kas negara senilai Rp 704,46 juta.
5. Di Kementerian Kesehatan, kekurangan pekerjaan penayangan televisi spot 'Desa Siaga' senilai Rp 1,34 miliar pada Pusat Promosi Kesehatan. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 1,01 miliar.
6. Di Kementerian Agama, berita acara serah terima (BAST) pekerjaan yang diterbitkan oleh satuan kerja tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1,33 miliar. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 552,44 juta.

Dari total kasus kerugian negara senilai Rp80,46 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp10,10 miliar, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp2,84 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp1,53 miliar, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) senilai Rp1,02 miliar.(dnl/dro)

Oleh : Wahyu Daniel
Sumber : www.detikfinance.com

PENGUMUMAN LELANG

2010-10-25T10:23:00.001+08:00

PENGUMUMAN HASIL PELELANGAN REHAB SKB LOMBOK TENGAH

2010-10-11T16:21:00.001+08:00

Berdasarkan surat Pengguna Anggaran Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten/Kota Tahun 2010 Tahap II Tahun Anggaran 2010 No. : 027/155/SKB tanggal 11 Oktober 2010 perihal Penetapan Pemenang untuk Pekerjaan Rehabilitasi Asrama dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lombok Tengah pada Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten/Kota Tahun 2010 Tahap II Tahun Anggaran 2010,

maka dengan ini diumumkan bahwa Pemenang Lelang adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Lelang

2. Lampiran

LPSE Nasional Sebagai Infrastruktur Sistem Informasi Pengadaan

2010-10-02T22:28:00.001+08:00

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan kabupaten/kota memiliki unit kerja LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pada akhir 2012 diharapkan lebih dari 500 LPSE telah berdiri untuk melayani pengadaan pemerintah secara elektronik. Pada awalnya sistem LPSE dibentuk hanya untuk menyediakan layanan e-tendering. Namun pada perkembangnya, LPSE Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi infrastruktur sistem informasi pengadaan nasional.

Saat ini, pemerintah tidak memiliki data akurat tentang pengadaan barang/jasa. Informasi tentang pengadaan hanya dapat diperoleh melalui besarnya penyerapan anggaran dari Kementerian Keuangan. Data penyerapan anggaran hanya memberikan informasi tentang uang; sementara proses pengadaan sendiri tidak dapat dimonitor apalagi dievaluasi. Sebelumnya telah ada upaya dari Bappenas untuk mendapatkan data pengadaan pemerintah melalui formulir yang diedarkan ke instansi-instansi. Dari ratusan instansi yang ada, hanya kurang dari 10% instansi yang memberikan laporan. Sementara itu keakuratan dan kelengkapan data juga masih perlu dikaji kembali. Pada umumnya, instansi enggan mengisi data-data semacam itu.

Dengan semakin banyaknya lelang e-proc yang dilakukan di LPSE maka akan semakin banyak data yang tersimpan di sistem Jika suatu instansi telah melakukan e-tendering untuk seluruh paket pengadaan maka data-data pengadaan telah tercatat di dalam database. Di dalamnya akan dapat diketahui jumlah paket pengadaan, jumlah panitia pengadaan, nilai efisiensi dan banyak lagi informasi lainnya. Informasi ini dapat diolah untuk mendapatkan laporan tentang pengadaan pemerintah di Indonesia. Namun dengan catatan, hanya pengadaan e-tender yang tersedia datanya.

Sementara itu informasi tentang tender non elektronik sebenarnya masih diperlukan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Data ini tidak mungkin tersedia pada panitia atau kepala satuan kerja. Data ini (dalam bentuk softcopy) dapat disampaikan ke LPSE untuk dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem LPSE Nasional akan mengambil data dari semua LPSE untuk diolah di pusat. Jika tidak memiliki LPSE, instansi dapat saja mengirimkan langsung ke LKPP. Namun cara ini memiliki kelemahan dari sisi otorisasi & autentikasi. LKPP harus melakukan autentikasi kepada orang-orang di instansi sebelum mereka masuk ke sistem. Hal ini bukan pekerjaan yang kecil mengingat ada ratusan instansi tersebear seluruh Indonesia. Adanya LPSE memberikan kemudahan bagi LKPP karena autentikasi dilakukan di LPSE.

Merintis E-Catalog

2010-10-02T22:25:00.000+08:00

Seperti diberitakan di website LKPP, pemerintah akan mengembangkan sistem e-purchasing/e-catalog. Pada pengembangan e-purchasing ini LKPP menggandeng beberapa ahli, salah seorang pakar Logistik yaitu Prof. Senator Nur Bahagia, kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok. Sejak pertengahan tahun 2010 telah telah diselenggarakan serangkaian pertemuan dalam rangka pengembangan e-purchasing ini. Dari sisi penyedia barang/jasa, LKPP mengundang pula Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) sebagai counterpart.

Dari berbagai pembahasan awal dapat diambil satu kesimpulan bahwa sistem e-purchasing/e-catalog sangat tergantung dengan jenis barang/jasa dan tidak dapat dibuat satu model umum. Untuk mendefiniskan model dari satu produk kita harus benar-benar memahami model bisnis, hierarchy distribusi, serta berbagai aspek bisnis yang telah berjalan. Diskusi dengan Gaikindo memberikan gambaran model bisnis pada kendaraan bermotor (mobil). Model bisnis ini harus diperhatikan karena merupakan sistem yang telah berjalan puluhan tahun. Produk yang lain seperti alat kesehatan, obat, atau alat tulis kantor akan memiliki model bisnis yang berbeda. Sebagai langkah awal, pengembangan akan difokuskan pada produk kendaraan bermotor.

Menurut Perpres 54 tahun 2010, pasal 1 ayat 41: “E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik”. Pasal 110 berbunyi “Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E- Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa”. E-purchasing memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan e-tender; atau bisa juga disebut berkebalikan. Pada pengadaan melalui tender (secara elektronik maupun tidak) harga dan spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan merupakan rahasia hingga batas waktu yang ditentukan. Pada purchasing, semua informasi barang/jasa baik spesifikasi maupun harga tidak lagi rahasia. Informasi tersebut tersedia kapan saja dan berlaku untuk waktu tertentu. Pengguna barang/jasa dapat membandingkan barang/jasa dari berbagai penyedia/merek dan memilih sesuai kebutuhan dengan harga yang telah dipublikasikan. Pengadaan melalui e-purchasing akan lebih sederhana dan cepat (penjelasan lain dapat dibaca di sini)

Penerapan e-purchasing membawa implikasi pada rantai distribusi. Pada pembahasan tentang kendaraan bermotor, isu ini muncul. Di dalam bisnis kendaraan bermotor — paling tidak untuk mobil — dikenal sedikitnya 2 layer distribusi: Pabrikan (ATPM) > Main Dealer > Dealer.

1. Dengan siapa pengguna jasa (panitia pengadaan) harus bertransaksi?

Pertanyaan ini sangat mendasar sehingga harus dijawab sebelum melangkah. Pada pengadaan melalui tender, transaksi tender dan jual beli terjadi antara panitia dan dealer. Ide awal yang muncul, pada e-purchasing pejabat pengadaan bertransaksi dengan pabrikan dengan harapan mendapatkan harga yang murah. Pada diskusi muncul pendapat dari sudut pandang penyedia jasa. Pabrikan tidak dapat bertransaksi langsung dengan pemerintah karena dapat menimbulkan keberatan dari dealer. Selain itu, delivery kendaraan mau tidak mau akan menggunakan jalur distribusi yang telah ada; artinya tetap akan melalui dealer. Lebih jauh lagi, pabrikan tidak memiliki ‘tangan’ langsung ke konsumen. Sementara itu yang memiliki akses langsung ke konsumen adalah dealer. Pabrikan mungkin juga tidak mau bermasalah dengan dealer-dealer terkait dengan pemilihan dealer mana yang dipilih untuk delivery.

2. Bagaimana penetapan harga kendaraan?

Seperti kita ketahui, hampir semua kendaraan bermotor dibuat di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, instansi pemerintah yang membelinya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsep dasar e-catalog adalah tersedianya informasi spesifikasi barang dan harga secara transparan. E-catalog dapat menampilkan data harga kendaraan untuk setiap kota. Sementara itu, untuk daerah/kota yang tidak terdapat pada daftar tersebut tentunya akan mengacu ke kota terdekat. Di sini muncul biaya tambahan untuk pengiriman yang tidak dapat diakomodir ke dalam sistem e-catalog.

3. Spesifikasi Non Standar pada Kendaraan

Pada instansi tertentu, kehutanan, pertanian, atau militer seringkali memerlukan kendaraan dengan spesifikasi non standar. Kendaraan dengan jenis ini tentu tidak akan ada pada e-catalog. Untuk itu, sepertinya tidak bisa dibuat sistem e-catalog murni. Pada kasus tertentu, pengguna barang/jasa dapat meminta spesifikasi khusus sehingga harga kendaraan tidak lagi sama dengan yang ditampilkan di e-catalog.

Katalog pengadaan mobil diterapkan akhir tahun

2010-10-02T22:23:00.000+08:00

BANDUNG - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan penerapan katalog elektronik untuk pengadaan mobil pemerintah akan berjalan mulai akhir tahun ini, setelah penerbitan Perpres.

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengemukakan sejumlah pertemuan terus dilakukan secara intensif, baik dengan penyedia kendaraan (agen tunggal pemegang merek/ATPM) maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengemukakan pihak ATPM memang masih keberatan dengan pemberlakukan katalog elektronik itu, terutama dalam hal restitusi.

Menurut dia, meskipun penerapan katalog elektronik akan menghapuskan sejumlah item pajak berupa bea balik nama (BBN) dan barang mewah. Akan tetapi, sistem perpajakan yang berlaku kemungkinan masih sistem yang lama.

"Dengan sistem yang lama tersebut mereka menganggap akan ada pekerjaan tambahan untuk mengurus penghapusan restitusi itu. Jadi harus ada aturan yang menegaskan penghapusan restitusi sejak awal. Kami sedang membahasnya dengan Ditjen Pajak," katanya seusai melantik Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Barat, hari ini.

Sistem katalog elektronik merupakan sistem pembelian barang oleh pemerintah yang tidak lagi melalui proses tender. Namun, pemerintah dapat langsung membeli barang dari pabrik yang memasukan item barang ke dalam katalog pemerintah.

"Kalau memang perlunya mobil Toyota, tinggal memilih saja produk dari diler yang paling murah," katanya.

Untuk menjamin ketersediaan barang yang akan dibeli, LKPP dan penyedia barang akan menandatangani kontrak bersama untuk menjamin ketersediaan pasokan.

"Kewajiban vendor hanya berkewajiban menyediakan barang supaya benar-benar ada ketika dibutuhkan atau dibeli," katanya.

Agus mengemukakan penerapan katalog elektronik yang masih dalam tahap awal ini, bukan hanya untuk jenis barang kendaraan roda empat saja, melainkan juga alat kesehatan dan obat.

Dia mengatakan katalog alat dan obat kesehatan juga masih dibatasi untuk kategori barang yang habis pakai. "Ke depan tentuanya semua produk pabrikan masuk katalog," katanya.

Sumber : http://web.bisnis.com

LKPP: Dunia Usaha Harus Siap Bersaing

2010-09-20T18:13:00.001+08:00

JAKARTA, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta dunia usaha mempersiapkan diri untuk masuk dalam kompetisi global. Preferensi terhadap produk dan industri dalam negeri pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharap tidak menjadi alasan industri untuk selalu meminta proteksi pemerintah.

Demikian diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dalam Program Obrolan Ekonomi di Radio KBR 68H, Jakarta, Jumat (17/9). Tema talkshow kali ini bertema 'Perpres 54 Tahun 2010; Payung Hukum Baru Pengadaan'.

"Buat teman-teman dunia usaha yang dihadapkan pada produk-produk asing, memang Perpres ini masih memberikan preferensi atau perlindungan bagi produk industri dalam negeri. Tapi harapan kami, dengan perlindungan ini, dunia usaha siap berkembang dan bersaing secara global pada waktunya," ujarnya.

Menurut Agus, perlindungan yang dimuat Perpres lebih ditujukan agar dunia usaha berkembang dan siap berkompetisi dalam kompetisi global. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (kemenperin) akan menebitkan inventarisasi produk barang-barang dalam negeri yang masih perlu mendapat perlindungan.

"Jadi sekarang yang kita beri perlindungan/preferensi adalah yang masih ada dalam buku Kemenperin tersebut. Bagi teman-teman dunia usaha yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan dan masih butuh perlindungan bisa minta dicatatkan ke Kementerian Perindustrian," paparnya.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, aturan-aturan pengadaan barang/jasa selanjutnya akan mengatur masalah perlindungan produk barang/jasa dalam negeri secara lebih terinci. Terkait itu, LKPP juga akan terus melakukan diskusi dan menerima masukan dari dunia usaha tentang masa pemberian perlindungan tersebut.

"Diskusi soal ini masih terus kami lakukan. Kami berikan kesempatan bagi dunia usaha untuk memberi masukan kepada kami yang terus melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian dan dunia usaha," paparnya.

e-Purchasing Diperkenalkan Mulai Tahun 2011

2010-09-20T18:12:00.001+08:00

JAKARTA, Tata cara pembelian barang/jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (e-Purchasing) bakal diperkenalkan 2011 mendatang. Pada tahap awal, e-Purchasing akan memuat pengadaan mobil dan obat-obatan.

Demikian diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dalam Program Obrolan Ekonomi di Radio KBR 68H, Jakarta, Jumat (17/9). Tema talkshow kali ini bertema 'Perpres 54 Tahun 2010; Payung Hukum Baru Pengadaan'.

"Agar pengadaan tidak mengada-ada, maka untuk itu kita kenalkan e-purchasing. Begitu barang sudah terpampang dalam e-catalogue (daftar katalog elektronik), panitia bisa melakukan pembelian langsung ke penyedia/produsen/pemilik barang," ujar Agus.

Untuk pembelian mobil, ketentuannya mengacu pada peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Berdasar aturan tersebut, mobil operasional pemerintahan dibatasi berkapasitas mesin maksimal 2000 cc.

Terkait hal tersebut, jelas Agus, LKPP akan segera membahasnya dengan para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan bermotor. "Nanti mereka mengikat kontrak dengan kita, sehingga dijamin harga di katalog lebih rendah daripada harga pelat hitam," jelasnya.

Khusus untuk obat-obatan, jelasnya, pengadaannya akan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. "Nanti begitu terpasang di e-catalogue, tinggal beli," jelasnya lagi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Catalogue). Katalog elektronik ini merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-procurment tak pengaruhi kualitas pengadaan barang

2010-09-17T14:13:00.000+08:00

CIKARANG, Bekasi - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjamin pelaksanaan e-procurment tidak akan mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala LKPP, Agus Rahardjo, mengakui hingga kini banyak orang meragukan kualitas barang dan jasa yang dilakukan melalui proses e-procurment.

"Banyak orang meragukan kualitasnya, tapi saya jamin sama sekali tidak ada perbedaan karena ini yang terjadi justru settllement terhadap price yang baru," katanya dalam acara konsinyering Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Sahid Lippo Cikarang hari ini.

Dia menceritakan pengalaman Gubernur Jawa Barat yang telah menjalakan e-procurment selama 3 tahun. "Gubernur Jawa Barat tanya ke kontraktor, apakah ada perbedaan keuntungan sewaktu dulu dengan harga 90% dari HPS dengan yang sekarang hanya 80% dari HPS melalui e-procurement? kontraktor bilang tidak ada perbedaan," tuturnya.

Dari pengalaman tersebut, jelasnya, terbukti e-procurment telah menghapus biaya-biaya yang sebelumnya diperuntukkan untuk pengaturan atau sistem arisan yang lazim berlaku dengan mekanisme lelang konvensional.

Secara kuantitatif, tambahnya, proses e-procurment juga terbukti efektif menghembat anggaran. "Misalnya Jawa Barat, mereka bisa saving 18% dari anggarannya, dia sudah lakukan e-procurment selama 3 tahun. Bagi yang baru nilai penghematannya justru besar seperti ITS, itu bisa menghemat sampai 27%," tambahnya.

Sumber : http://web.bisnis.com

Memaketkan Pekerjaan Dengan Tepat

2010-09-16T21:26:00.001+08:00

Salah satu pekerjaan penting sebelum melakukan lelang adalah pemaketan pekerjaan. Salah satu manfaat dibentuknya ULP (Unit Layanan Pengadaan), dibandingkan dengan panitia yang berada satker-satker, adalah memudahkan pemaketan pekerjaan. Dengan terpusatnya proses pengadaan pada satu unit maka ULP dapat mengelompokkan paket-paket pekerjaan yang sama dari beberapa unit kerja. Paket-paket pekerjaan yang sama akan disatukan sehingga menjadi paket pekerjaan yang spesifik dan tentunya dengan nilai yang lebih besar. Paket pekerjaan yang spesifik membawa implikasi bahwa penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang benar-benar memiliki keahlian spesifik di bidang tersebut. Jika paket pekerjaan tidak spesifik, maka banyak makelar yang memasukkan penawaran dan bukan penyedia barang/jasa sesungguhnya.

Sebagai contoh, Paket Pengadaan Pengiriman Alkes, Buku KIA, Kapal Pusling Air Polyethelene, Laptop & printer. Seharusnya paket pekerjaan ini dapat dipecah menjadi beberapa paket. Pengiriman kapal memiliki karakteristik yang berbeda dengan laptop, maupun alat kesehatan. Penyedia jasanya pun mungkin memiliki spesialisasi. Penyedia yang melayani pengiriman laptop belum tentu dapat mengirimkan alat kesehatan yang memerlukan cold storage misalnya.

Dari contoh di atas, ada satu hal lain yang dapat dicermati. Pada saat pengadaan barang-barang tersebut mengapa pengiriman tidak menjadi lingkup pekerjaan? Pembelian barang dan pengirimannya yang dipecah menjadi paket terpisah membawa konsekuensi antara lain:

Resiko kerusakan barang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa pengiriman, bukan penyedia barang tersebut. Meskipun dapat dilindungi asuransi namun umumnya asuransi hanya akan mengganti dengan uang. Misalnya, pada saat kapal dikirim ada kerusakan, siapa yang akan memperbaiki kerusakan tersebut sementara pihak penyedia barang sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi.
Jika pengadaan jasa pengiriman mundur atau gagal karena hal-hal tertentu sementara barang sudah diserahkan dari penyedia ke pengguna jasa artinya pengiriman barang akan tertunda. Bahkan, kemungkinan terburuk yang terjadi adalah paket pengadaan jasa pengiriman ini masuk ke tahun anggaran berikutnya; artinya pengiriman bisa tertunda lebih dari satu tahun. Siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama satu tahun? Penyedia jasa atau pengguna jasa? Siapa yang harus membayar sewa gudangnya? Barang-barang tersebut menjadi mubazir atau sia-sia selama satu tahun dan berpotensi rusak karena penyimpanan tidak baik dan mesin kapal tidak pernah dipanasi.

Pemprov Jabar Lelang Pengadaan Buku Pelajaran Gratis 2010

2010-09-16T13:57:00.000+08:00

Bandung - Tahun 2010 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan buku pelajaran yang akan dibagikan gratis kapada seluruh siswa mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Alokasi anggaran untuk pengadaan buku gratis ini Rp 102,2 miliar atau menurun dibandingkan 2009 yang mencapai Rp 270 miliar. Meski begitu, jumlah pake buku yang akan diberikan meningkat. Tahun ini mencapai 19 paket, sementara tahun lalu hanya 6 paket.

"Diharapkan dengan pengadaan ini maka jumlah buku pelajaran gratis lebih banyak lagi dan menjangkau lebih luas lagi. Ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat khususnya mendorong semakin majunya kualitas pendidikan. Dengan buku pelajaran gratis selain mengurangi beban orangtua juga mendorong minat baca buku di kalangan siswa," ujar Heryawan dalam rilisnya yang diterima detikbandung, Selasa (7/9/2010).

Pengadaan buku gratis itu dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat pada akhir Agustus 2010 menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hingga 7 September 2010, setiap paket rata-rata diikuti lebih dari 50 peserta.

Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Ika Mardiah menyatakan pengadaan buku pelajaran gratis merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan mutu sekaligus akses pendidikan di Provinsi Jawa Barat. "Rencananya buku akan disebarkan kepada seluruh sekolah dan dapat digunakan siswa pada tahun pelajaran 2010/2011," tuturnya.

Kali ini, lanjut Ika, paket lelang lebih banyak, dengan pagu tidak terlampau besar. Kondisi itu memungkinkan perusahaan percetakan di Jabar berpeluang sama besar. Apalagi jumlah vendor percetakan di Jabar yang mendaftar untuk mendapat User ID dan password terus meningkat. Demikian pula peserta training aplikasi SPSE yang diadakan Balai LPSE setiap hari Rabu dan Kamis, cukup banyak.

Bahkan menjelang libur, sudah banyak vendor yang meminta untuk ikut training. Hal tersebut menunjukkan para vendor cukup antusias untuk mengikuti lelang buku tersebut. (ern/tya)

Laporan : Erna Mardiana

Tiga Projek Hasil Pelelangan LPSE Harus Diulang

2010-09-16T13:53:00.000+08:00

PURWAKARTA, (PRLM).- Tiga paket projek hasil pelelangan melalui sistem elektronik (LPSE) yang dilakukan Pemkab Purwakarta disanggah rekanan yang mengikuti projek tersebut. Pasalnya, panitia pengadaan barang/jasa yang menyelenggarakan dan mengevaluasi ketiga projek tersebut tidak profesional dan terkesan melanggengkan KKN. Oleh karena itu, ketiga projek pengadaan barang/jasa di bidang kebinamargaan dan pengairan untuk melelang ulang projek tersebut. Demikian disampaikan Direktur CV Titipan Pasir Mas, H. Agus Mulyana, MBA kepada "PRLM", Selasa (14/9).

Menurutnya, kesalahan utama yang dilakukan panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah tidak mencantumkan pakta integritas dalam dokumen penawaran pascakualifikasi sehingga sudah jelas melanggar aturan. Adapun aturan yang dilanggar itu adalah Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257/KPTS/M/2004 dan Nomor 339/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi mengenai Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/SEM/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Secara Elektonik dan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SEM/2009 tanggal 19 Februari 2010 perihal perubahan SE Nomor 12/SEM/2009.

Dijelaskan, dalam keputusannya panitia telah memenangkan CV Multi Karya Utama untuk paket pembangunan bendung dan jaringan irigasi Blok Benda, Desa Kertajaya yang menduduki rangking ketiga saat evaluasi harga penawaran. Padahal, kualifikasi perusahaan yang memenangkan paket tersebut berada pada grade 2 sub bidang bendung tapi mengikuti paket kegiatan di grade 3 yang lebih tinggi. "Kalau perusahaan yang mengikuti kegiatan dengan grade lebih tinggi dibandingkan nilai projek itu tidak masalah tapi kalau grade kecil mengikuti kegiata dengan nilai projek besar itu yang terjadi," kata Agus Mulyana.

Ia mensinyalir dimenangkannya paket projek oleh CV Multi Karya Utama karena memiliki hubungan emosional yang tinggi dimana direktur dari perusahaan tersebut merupakan mertua dari salah seorang ketua panitia dan pernah menjadi bawahan dari Sekretaris PLP.

Hal penting lainnya, kata Agus Mulyana, dalam paket pekerjaan pengairan sebesar Rp 480 juta, perusahaan yang memenangkan projek memiliki pengalaman di bidang pengairan sesuai dengan data LPJK hanya Rp 187.740.000.

Sementara Direktur CV Titipan Pasir Mas itu juga menyoroti aturan main yang digunakan panitia sehingga terkesan membingungkan penyedia jasa dan itu merupakan akal-akalan semata agar perusahaan yang tidak mendapat restu "petinggi" bisa memenangkan projek.

Ia mencontohkan, dalam dokumen penawaran, panitia mencantumkan persyaratan memasukan surat penawaran harus dilampiri 11 item pada Bab I tapi pada Bab II, panitia mencantumkan surat penawaran harus dilampiri persyaratan sebanyak 14 item. "Anehnya, pada Bab III mengenai bentuk surat penawaran, lampiran yang harus diajukan ada 11 item. Ini yang membingungkan rekanan mana yang akan digunakan. Tapi kalau rekanan yang sudah memiliki komitmen dengan panitia itu tidak adalah masalah," ucapnya. (A-86/kur)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Perpres Pengadaan Barang Butuh Aturan Pendukung

2010-09-16T13:51:00.000+08:00

JAKARTA: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pendukung guna menyelaraskan Perpres 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketua Gapensi Soeharsojo mengatakan dalam peraturan yang baru (perpres 54) terdapat sejumlah terobosan yang dapat memberikan dorongan positif bagi industri jasa konstruksi di Indonesia. Akan tetapi jika tidak segera diikuti dengan peraturan pendukungnya, akan menjadi tidak efektif.

Dia menambahkan, sebelumnya, batas kepesertaan tender untuk kontraktor golongan kecil hanya sebesar Rp1 miliar, tetapi dalam kebijakan yang baru bisa mencapai Rp2,5 miliar. Kondisi itu, lanjut dia, merupakan peluang bagi kontraktor golongan kecil untuk bisa masuk dan mendapatkan pekerjaan yang lebih besar.

Namun, peluang tersebut belum bisa dinikmati oleh pelaku industri jasa konstruksi golongan kecil karena masih terkendala masih terkendala sertifikasi, sehingga harus ada penyesuaian antara peraturan tersebut dengan sertifikasi yang dimiliki pengusaha jasa konstruksi saat ini.

"Kami menilai pemerintah harus memikirkan langkah-langkah sinkronisasi untuk mendukung peraturan tersebut, terkait sertifikasi. Hal yang mendesak dibutuhkan adalah peraturan menterinya," katanya kepada Bisnis, hari ini.

Soeharsojo mengatakan pada industri jasa konstruksi, sebagian besar merupakan kontraktor golongan kecil yang mencapai 80% dari total pengusaha jasa konstruksi yag mencapai 144.000 badan usaha.

Untuk itu, lanjut dia regulasi ini sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan industri jasa konstruksi yang sebelumnya terkendala batas kepesertaan lelang tender proyek-proyek pemerintah. (gak)

Oleh : Natalina Kasih W.
Sumber : Bisnis.com

Proyek DAK Sekolah akan Gunakan Sistem Tender

2010-09-15T09:34:00.005+08:00

LOMBOK TENGAH - Harapan dari para Kepala Sekolah, agar pelaksanaan proyek DAK tahun 2010 dilaksanakan seperti sebelumnya, dengan cara swakelola, tampaknya tidak bisa terpenuhi. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi terakhir dengan Pusat, pelaksanaan proyek DAK tahun 2010 dipastikan akan dilaksanakan dengan sistem tender atau pelelangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lombok Tengah, H. Summum, SH. M.Pd. saat dikonfirmasi diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, H. Summum mengungkapkan, proses tender terhadap pelaksanaan program DAK di beberapa sekolah akan dilakukan di tingkat Kabupaten, sehingga sekolah hanya menerima dalam bentuk barang saja.

Sistem atau proses tender itu sendiri menurutnya, merupakan keputusan secara nasional yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2010 tentang APBN Perubahan.

Terlepas dari pelaksanaan program secara swakelola maupun secara tender, pihaknya berharap agar dapat menghasilkan hasil terbaik dan memuaskan, tentunya hasil dengan cara swakelola akan lebih baik.

(Sumber : HU Media Pembaharuan, 15 September 2010)

Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Katalog Elektronik

2010-09-04T12:21:00.001+08:00

DIPONEGORO, (GM) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menggunakan sistem katalog elektronik (electronic catalogue/e-catalogue) dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini pembelian barang oleh pemerintah tidak lagi menggunakan proses tender/ lelang. LKPP menargetkan penerapan e-catalogue sudah berjalan akhir tahun ini.

"Efektifnya tahun 2011, namun mudah-mudahan bisa dilselenggarakan akhir tahun ini. Apalagi, Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah diterbitkan," ungkap Kepala LKPP Agus Rahardjo kepada wartawan di sela-sela pelantikan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Barat di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (2/9).

Menurutnya, dengan katalog elektronik, pemerintah dapat langsung membeli barang dari pabrik yang memasukkan item barang ke dalam katalog pemerintah. Untuk menjamin ketersediaan barang yang akan dibeli pemerintah, LKPP dan penyedia barang akan menandatangani kontrak bersama untuk menjamin ketersediaan pasokan.

Ia mengatakan untuk tahap awal, barang yang ada dalam katalog elektronik hanya untuk jenis kendaraan roda empat dan alat kesehatan habis pakai. Ia menargetkan semua produk pabrikan yang akan dibeli pemerintah harus masuk katalog elektronik.

Dikatakan, pihaknya masih melakukan pertemuan-pertemuan dengan penyedia kendaraan (agen tunggal pemegang merek/ATPM) serta Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain pihak ATPM masih keberatan dengan pemberlakukan katalog elektronik ini, terutama dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak/restitusi.

"Dengan sistem ini, pemerintah bisa membeli barang langsung ke pabrik. Misalnya, jika perlunya mobil Toyota, maka tinggal memilih saja produk dari dealer Toyota yang paling murah," katanya.

Rekayasa Spek

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengungkapkan sistem katalog elektronik akan meminimalisasi praktik akal-akalan spesifikasi dalam pengadaan barang seperti kendaraan dinas. Selain itu, dengan sistem ini pengadaan barang/jasa akan sangat efekti dan efisien karena tidak harus melalui tender.

"Saya sangat menyambut positif sistem ini. Kalau mau membeli Kijang Innova, tidak perlu merekayasa spek (spesifikasi). Selama ini ada beberapa pihak yang terpaksa merekayasa spek, karena pelaksanaan tendernya cukup sulit. Untuk mengontrol ketentuan pembelian barang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya.

Penentuan pembelian kendaraan, katanya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk asisten cukup dengan dengan jenis sedan. Beda halnya dengan Satpol PP dan Dinas Pengairan. "Pokoknya dinas atau isntansi tinggal mencari dealer yang menjual murah atau memberikan diskon lebih besar," katanya. (B.96)**

Sumber : Harian Galamedia

Katalog Pengadaan Mobil Diterapkan Akhir Tahun

2010-09-04T11:58:00.002+08:00

BANDUNG: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan penerapan katalog elektronik untuk pengadaan mobil pemerintah akan berjalan mulai akhir tahun ini, setelah penerbitan Perpres.

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengemukakan sejumlah pertemuan terus dilakukan secara intensif, baik dengan penyedia kendaraan (agen tunggal pemegang merek/ATPM) maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengemukakan pihak ATPM memang masih keberatan dengan pemberlakukan katalog elektronik itu, terutama dalam hal restitusi.

Menurut dia, meskipun penerapan katalog elektronik akan menghapuskan sejumlah item pajak berupa bea balik nama (BBN) dan barang mewah. Akan tetapi, sistem perpajakan yang berlaku kemungkinan masih sistem yang lama.

"Dengan sistem yang lama tersebut mereka menganggap akan ada pekerjaan tambahan untuk mengurus penghapusan restitusi itu. Jadi harus ada aturan yang menegaskan penghapusan restitusi sejak awal. Kami sedang membahasnya dengan Ditjen Pajak," katanya seusai melantik Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Barat, hari ini.

Sistem katalog elektronik merupakan sistem pembelian barang oleh pemerintah yang tidak lagi melalui proses tender. Namun, pemerintah dapat langsung membeli barang dari pabrik yang memasukan item barang ke dalam katalog pemerintah.

"Kalau memang perlunya mobil Toyota, tinggal memilih saja produk dari diler yang paling murah," katanya.

Untuk menjamin ketersediaan barang yang akan dibeli, LKPP dan penyedia barang akan menandatangani kontrak bersama untuk menjamin ketersediaan pasokan.

"Kewajiban vendor hanya berkewajiban menyediakan barang supaya benar-benar ada ketika dibutuhkan atau dibeli," katanya.

Agus mengemukakan penerapan katalog elektronik yang masih dalam tahap awal ini, bukan hanya untuk jenis barang kendaraan roda empat saja, melainkan juga alat kesehatan dan obat.

Dia mengatakan katalog alat dan obat kesehatan juga masih dibatasi untuk kategori barang yang habis pakai. "Ke depan tentuanya semua produk pabrikan masuk katalog," katanya. (hl)

Sumber : www.bisnis.com

Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TERBIT !!!

2010-09-04T09:14:00.004+08:00

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Demikian salah satu pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tanggal 6 Agustus 2010.

Buku ini terdiri dari :

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 [Download]
2. Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 [Download]
3. Lampiran I Perencanaan Umum [Download]
4. Lampiran II Barang [Download]
5. Lampiran III Pekerjaan Konstruksi [Download]
6. Lampiran IVA Jasa Konsultansi - Badan Usaha [Download]
7. Lampiran IVB Jasa Konsultansi - Perorangan [Download]
8. Lampiran V Jasa Lainnya [Download]
9. Lampiran VI Swakelola [Download]

Disarankan sebelum mendownload, saya rekomendasikan menggunakan Opera atau Internet Explorer

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILUKADA LOTENG 2010

2010-06-11T16:29:00.000+08:00

Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Loteng 2010

HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA PEMILUKADA LOMBOK TENGAH TAHUN 2010

2010-06-07T07:12:00.003+08:00

Ikuti hasil Perhitungan Sementara Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010 DISINI

Media Online Suara Praya | Lombok - NTB

2010-04-02T01:25:00.005+08:00

rar

Telah hadir di Kota Praya, Media Online Suara Praya. Dapat di akses di alamat http://www.suarapraya.dikti.net

Paket Cabub dan Cawabub Lombok Tengah Siap Bertarung Dalam Pemilukada 2010

2010-03-25T18:11:00.001+08:00

Siapakah Paket Pemimpin Lombok Tengah 2010 – 2015 yang akan Anda Pilih dalam Pemilukada Lombok Tengah 2010 nanti ?

1. SUKE (H. Lalu Suprayatno – H. Kelan)
2. SUDI (AKBP. Suminggah – H. Lalu Suhardi)
3. SALAM (Gede Sakti – H. Lalu Elyas Munir Djaelani)
4. MAIQ MERES (HM. Suhaili FT – H. Lalu Normal Suzana)
5. JARI (H. Lalu Wiratmaja – Ust. Bajuri)
6. ABDI NEGARA (Lalu Abdul Hadi Faesal – Lalu Fadlan Praya Negara)
7. SAMA-SAMA (TGH. Syamsul Hadi Muhsin – Ir. H. Masnun Hasbullah)
8. TGH. Lalu Makmur – Saparudin
9. NAZAR (H. Lalu Zoelkarnaen – H. Lalu Azhari)

10. TARZAN (L. Tajir Syahroni – M. Zaenudin R)

Menkeu Terbitkan Aturan Kontrak Tahun Jamak

2010-03-25T18:07:00.001+08:00

JAKARTA. [PPBJ Lombok] - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menetapkan empat kriteria bagi kontrak tahun jamak atau multi years contract dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk bisa mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. Empat kriteria tersebut adalah, pertama, sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni. Kedua, substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output.Ketiga, secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah. Kempat waktu pelaksanaan kegiatan pokoknya secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. PMK 56/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Penggadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut terbit tanggal 2 Maret 2010 kemarin. Sesuai regulasi baru ini pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran, namun pengerjaannya terlambat dimulai sehingga penyelesainnya harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan. Adapun kontrak yang dimaksud dapat berupa kontrak untuk pekerjaaan fisik atau pekerjaan non fisik atau jasa. "Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada menteri keuangan bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran kementrian/Lembaga (RKA-KL)," jelas Sri Mulyani dalam PMK dimaksud.

Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menilai penerbitan PMK tersebut cukup bagus. Agus menyebutkan setidaknya ada enam nilai positif dari penerbitan PMK itu. Pertama, memberikan kepastian yakni diajukan ke Ditjen Anggaran dan waktunya tujuh hari sejak dokumen diterima. Kedua, kepastian jenis pekerjaan apa saja yang boleh baik fisik maupun non fisik seperti jembatan, gedung, landasan pacu dan lainnya serta pekerjaan konstruksi. Keuntungan ketiga, adanya kepastian prosedurnya disampaikan bersamaan dengan RKAKL. "Dan Keempat, kepastian persetujuan multiyears bukan merupakan tambahan pagu," kata Agus. Kelima, lanjut dia, mendorong disiplin pengguna anggaran karena akibat keterlambatan tidak bisa diberi multiyears atau akibat tidak terserap di tahun sekarang tidak boleh carry over tahun berikutnya. "Keenam, masih membuka kesempatan atau pekerjaan tertentu boleh multiyeras seperti layanan informasi dan penjualan surat berharga," sambungnya. Meski memuji, Agus tetap mengkritisi beledi baru itu. "Masih ada beberapa pertanyaan, pertama kok kriterianya hanya pekerjaan yang sumber dananya dari rupiah murni yang dari pinjaman dan hibah luar negeri bagaimana? Apa otomatis langsung boleh multiyears," kata dia. Pertanyaan kedua, lanjut Agus, rekomenadasi dari instansi teknis akan memperpanjang rantai birokrasi artinya gedung jembatan ke menteri Pekerjaan Umum padahal harus diajukan bersamaan dengan RKAKL. "Berikutnya sekedar masukan atau saran, mestinya untuk pekerjaan tertentu seperti penghijauan, persemaian benih, pembibitan waktunya kurang dari 12 bulan tetapi selalu tergantung cuaca atau hujan sehingga pelaksanaannya selalu antara Oktober hingga April diberi izin juga untuk multi years disamping layanan yang perlu tersedia sepanjang tahun seperti pesawat dan kapal perintis," papar dia. Sayang hingga sejauh ini, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati belum membalas pesan singkat maupun mengangkat telepon yang telah KONTAN layangkan.

SUMBER : KONTAN Online